Sertifikasi SMK3 Pada Konstruksi Bangunan dan Penerapannya

Sertifikasi SMK3 Pada Konstruksi Bangunan dan Penerapannya

Sertifikasi SMK3 Pada Konstruksi Bangunan dan Penerapannya

Oleh : Dr. Ir. Erizal, MAgr. Di tulis kembali secara bebas

Latar Belakang Masalah

Kegiatan konstruksi adalah merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam pembangunan yang menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain yang ada sangkut pautnya dengan aspek keselamatan kerja dan lingkungan.

Kegiatan ini wajib dikelola dengan baik untuk memperhatikan standar serta ketentuan K3 yang berlaku.

 

Baca juga : Pelatihan K3 Umum

 

Beberapa Unsur Terkait dengan Proyek Konstruksi

Proyek Kegiatan Konstruksi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Padat karya dan biasanya banyak tenaga kerja kasar dengan pendidikan rendah dan non skill
  • Memiliki Durasi pekerjaan yang terbatas
  • Memiliki kepadatan kerja / intensitas kerja yang tinggi
  • Sifatnya Multidisiplin dan Multicrafts
  • Mempergunakan peralatan kerja yang sangat banyak jenisnya(beragam – teknologi, jenis, kapasitas dan kondisinya)

Permasalahan dalam proyek konstruksi

  • Kepedulian manajemen dan tenaga kerja masih sangat rendah dalam hal penerapan k3 di proyek konstruksi dan bangunan
  • Pedoman dan penetapan anggaran biaya K3 bidang konstruksi bangunan belum ada acuan yang pasti
  • Banyak tenaga kerja harian lepas dibidang konstruksi bangunan yang menjadi korban kecelakaan
  • Belum ada dukungan yang cukup dari pelaksanaan program Jamsostek dalam upaya pencegahan kecelakaan dalam bidang konstruksi bangunan.

Peraturan Perundangan K3 Bidang Konstruksi Bangunan

Beberapa hal yang sangat dibutuhkan pada Proyek

  1. Deklarasi Kebijakan K3 Proyek
  2. Pendidentifikasian terhadap resiko/bahaya kecelakaan dan rencana tindak lanjut
  3. Target K3 pada Proyek
  4. Perencanaan dan perumusan K3 pada Proyek (Health & Safety Plan)
  5. Implementasi dari Rencana K3
  6. Pendapat pekerja terhadap pelaksanaan K3 (umpan belik untuk mengukur Kinerja K3)
  7. Evaluasi Kemampuan Rekanan Kerja (Terhadap Mandor dan Subkontraktor)
  8. Penanganan pada keadaan darurat (Emergency Handling)
  9. Pengembangan serta Inspeksi Rutin
  10. Investigasi terhadap penyebab kecelakaan, penentuan masalah dan perumusan penanganan untuk mengurangi kecelakaan/masalah.
  11. Pelaporan serta dokumentasi
  12. Audit pelaksanaan K3 di Proyek

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Ruang lingkup K3 Konstruksi

Bab II Psl 2 (1)                             K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah RI

Ket. Psl 2 (2)                       a. ………. Dst

  1. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan2 pengairan, saluran atau persiapan

…… dst            …….

  1. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah atau perairan.

…… dst ……

  1. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya

tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting

…… dst …….

 

  1. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran

 

Syarat-syarat K3 (Konstruksi)

Psl 3 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syaratsyarat K3 untuk:

  1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

…… dst …….

s/d

r.

WAJIB LAPOR PEKERJAAN / PROYEK KONSTRUKSI

Sesuai dengan surat Dirjen BINAWAS No. 147/BW/KK/IV/1997 dengan menyerahkan data data sebagai berikut:

  • Identitas : Perencana
  • Penanggung Jawab : Pelaksana Pengawas
  • Perlindungan JAMSOSTEK
  • Jenis Pekerjaan
  • Waktu Pelaksanaan
  • Jumlah Pekerja
  • Pesawat/Mesin/Peralatan
  • Bahan Berbahaya
  • Fasilitas K3
  • Unit K3
  • Usaha Usaha K3

Kantor Dinas Teaga Kerja Kabupaten / Kota menyediakan formulir Wajib Lapor rangkap 5 (lima) yang ditembuskan kepada:

  1. Direktorat PNK3
  2. Pelaksana Konstruksi
  3. Dinas Kab / Kota
  4. Dinas Propinsi
  5. PT JAMSOSTEK

Permenaker No. 01/Men/1980

Yaitu tentang K3 pada konstruksi bangunan, yang di dalamnya sudah ditetapkan bermacam prosedur K3 yang wajib dilaksanakan pada sektor kegiatan konstruksi, yaitu antara lain:

  1. Mempunyai kewajiban untuk melapor tentang keadaan proyek konstruksi kepada pemerintah dengan persyaratan untuk dilakukan langkah langkah antisipatif di bidang K3.
  2. Berkewajiban untuk membentuk sebuah organisasi atau kepanitiaan K3 dalam proyek dalam bentuk P2K3 (Panitia Pembina K3) perusahaan atau bentuk yang lainnya.
  3. Wajib untuk melakukan idendtifikasi K3 sebelum proyek akan dimulai dan segera disiapkan syarat syarat K3 sesuai dengan ketentuan yang ada.
  4. Membudayakan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen proyek, yang selanjutnya untuk digunakan sebagaimana mestinya(SMK3 – OHSAS 18001,dll)
  5. Membuat Akte Pengawasan K3 Proyek Konstruksi, guna memantau hasil hasil dari temuan bidang K3 oleh pengurus maupun Ahli K3 Perusahaan.
  6. Mengadakan pelatihan untuk para teknisi sebagai Ahli Muda K3, Ahli Madya K3 dan Ahli Utama K3 Bidang Konstruksi bagi para Petugas K3 pada Proyek yang bersangkutan
  7. Mempersiapkan bahan Pedoman K3 yang meliputi:
    1. Rekaman identifikasi kecelakaan kerja yang ada
    2. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi
    3. Membuat Prosedur Kerja Aman yang menyangkut seluruh jenis Kegiatan
    4. Membuat Instruksi Kerja Aman untuk langkah langkah kegiatan yang bersifat khusus
    5. Membuat Perencanaan Kerja K3 Secara Menyeluruhterkendali oleh pimpinan proyek
    6. Membuat Pedoman Teknis K3 yang khusus untuk melaksanakan K3 pada pekerjaan yang sifatnya adalah khusus/spesifik
    7. Dilaksanakan inspeksi oleh Ahli K3 khususnya oleh Pegawai Pengawas K3 (Pemerintah)
    8. Melakukan Audit yang dilaksanakan oleh ahli ahli audit independen
    9. Dst

SKB MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No.174/MEN/1986 DAN No.104/KPTS/1986

Tentang

K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI

BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI

8 PASAL, 14 BAB

  • Pasal 2 Kontraktor wajib penuhi syarat syarat K3
  • Pasal 3 Menteri Pekerjaan Umum Memberi Sangsi Administratif
  • Pasal 4 Koordinasi DEPNAKERTRANS Dan PEKERJAAN UMUM
  • Pasal 5 Ahli K3 Konstruksi
  • Pasal 6 Pengawasan DEPNAKER dan PEKERJAAN UMUM

PEDOMAN

BAB I Administrasi  à Kewajiban Kontraktor terhadap K3 Termasuk Biaya Yang Timbul

  • Tenaga Kerja > 100 (P2K3) à Struktural (6 Bulan) membuat SOP

BAB II s.d XIV  (TEKNIS)

 

Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Menteri Pekerjaan Umum 174/104/1986

  • Tata Letak dan Jarak Aman
  • Penggalian dan Pembebasan Lahan
  • Pengangkutan dan Transportasi
  • Pesawat Angkat & Angkut
  • Pengelasan
  • Perancah dan Pengaman di Ketinggian
  • Alat Keselamatan Kerja
  • Pengelolaan Bahan Berbahaya
  • Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
  • Pengelolaan Limbah

 

UU No. 18 Th 1999 ttg JASA KONSTRUKSI

Ketentuan Umum

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Baca Juga : Pemeriksaan dan Pengujian Alat Kerja

Tentang Kontrak Kerja

Perlindungan tenaga kerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 serta Jamsostek.

SERTIFIKASI SMK3 – PROSES DAN TATA CARA UNTUK PERUSAHAAN DAN KONTRAKTOR

SERTIFIKASI SMK3 – PROSES DAN TATA CARA UNTUK PERUSAHAAN DAN KONTRAKTOR

Proses Sertifikasi Smk3  Oleh  Perusahaan

Untuk proses sertifikasi SMK3, sebuah perusahaan diharuskan melakukan tahapan tahapan sebagai berikut, yaitu: Sebuah Perusahaan mengajukan proposal surat permohonan Audit SMK3 yang ditujukan kepada Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (denga syaratperusahaan  sudah siap untuk dilakukan audit SMK3) dengan alamat Jl. Jend. Gatot Subroto No 51 Jakarta.

Dalam surat diberikan tembusan (cc) kepada Disnaker dimana perusahaan berlokasi dan kepada Lembaga sertifikasi SMK3 yang terkait.

Selanjutnya sebuah Lembaga sertifikasi SMK3 akan memberikan surat jawaban tentang kapan jadwal audit SMK3 akan dilaksakan sebagai dasar jawaban dari permintaan perusahaan.

 

Baca juga : Pelatihan K3 Umum

 

Perusahaan tersebut yang mengajukan audit SMK3 diwajibkan mempunyai semua dokumen sistem K3 yang meliputi Pedoman K3. Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir.(seperti pada saat akan menerapkan 9001/14000/18001,dll)

Apabila sebuah perusahaan sudah pernah menerapkan OHSAH 180001:2007, maka perusahaan tersebut tinggal menambahkan referensi silang / matrik antara OHSAS dengan PP No. 50 Tahun 2012 pada pedoman mutu, menambahkan referensi PP No. 50 Tahun 2012 untuk semua Prosedur. SMK3 Permenaker 05/1996  dan OHSAS memiliki kesamaan hingga 90%.

Pemenuhan aspek legal Terhadap proses SMK3

Melalui pembentukan P2K3 yang harus disahkan oleh Disnaker tempat perusahaan berada, pemeriksaan kesehatan karyawan, sertifikasi alat produksi, internal audit SMK3, identifikasi resiko, rapat manajemen dll.

Proses dalam Penerbitan Sertifikat SMK3

Sebuah lembaga sertifikasi SMK3 hanya akan mengeluarkan sebuah laporan dari hasil audit serta rekomendasi pencapaian hasil audit oleh perusahaan sebagai dasar penerbitan sebuah sertifikat.

Sertifikat SMK3 diterbitkan oleh Depnakertrans RI dan ditandatangai oleh Menteri Menakertrans RI dan berlaku selama 3 tahun.

Surveillance SMK3 bersifat optional (pilihan)apabila perusahaan membutuhkan hal tersebut.

 

Baca Juga : Riksa Uji Alat

 

Sertifikat akan diserahkan dalam sebuah acara seremonial kenegaraan (dengan Presiden atau Wapres, atau minimal Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Surat keterangan akan diterbitkan oleh Depnakertrans RI atas permintaan dari perusahaan sebagai kebutuhan bisnis/lelang/tender, selama masa tunggu sertifikat diterbitkan oleh Depnakertrasn RI.

Bagimana Tahapan tahapan Audit dilaksakanan

Assessment Diagnostics (Pra – Audit)

Hal ini (pra – audit) sifatnya adalah opsional alias pilihan, jadi tidak wajib dilaksanakan. Akan dilakukan sebagai perolehan hasil yang lebih optimal sebelum akhirnya dilakukan audit SMK3 secara final, sehingga perusahaan mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan perbaikan atas temuan temuan dari audit yang dilakukan. Hal ini memakan waktu kurang lebih 2 (dua) hari dengan 2 auditor.

Audit Eksternal SMK3 (Final Assessment)

Audit eksternal SMK3 (Final Assessment) akan dilakukan guna mengukur tingkat pencapaian dalam pelaksanaan SMK3 dalam perusahaan. Audit dilaksanakan dalam kurun 3 (tiga) hari dengan 2 Auditor.

 

Pembiayaan Audit SMK3 :

Biaya yang muncul untuk Pra-Audit maupun Audit Eksternal SMK3 akan disampaikan, dengan diawali penyampaian informasi :

  • Jumlah Tenaga Kerja
  • Jumlah lokasi Audit dan Luasannya
  • Ruang Lingkup Kegiatan

 

Laporan Hasil Audit adalah :

Buat level capaian penerapan 0-59% masuk dalam kategori pembinaan.

Buat level capaian penerapan 60-84% diberikan sertifikat dan bendera perak.

Buat level capaian penerapan 85-100% diberikan sertifikat dan bendera emas.

 

Beberapa Persiapan yang harus dilakukan untuk Proses Sertifikasi SMK3

Diawali dengan pembentukan Panitia P2K3 yang mana sebuah tim terdiri dari Ketua(yaitu pimpinan paling tinggi di perusahaan atau tempat kerja), Sekretaris (wajib mempunyai kualifikasi AK3) dan anggota masing-masing perwakilan unit kerja.

 

Artikel Sebelumnya

Sedikit tentang Audit SMK3

Sedikit tentang Audit SMK3

Sertifikasi SMK3 – Sedikit tentang Audit SMK3 – BSI (Biro Sertifikasi Indonesia) adalah Institusi yang mempunyai ijin untuk mengeluarkan sertifikat SMK3 untuk sebuah perusahaan serta melaksanakan audit. Lembaga ini sudah mempunyai tenaga ahli atau lead auditor yang mumpuni. Lead Auditor ini bertugas untuk memberikan pangarahan kepada perusahaan dan dia lah nanti yang akan memutuskan bahwa sebuah perusahaan layak untuk mendapatkan sertifikasi SMK3 tersebut.

Dengan adanya Biro sertifikasi Indonesia ini setiap perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat SMK3, wjaib menerapkannya pada setiap bidang masing masing. Apabiula pada perusahaan masih mengalami kendala, maka biro sertifikasi indonesia akan membantu untuk implementasi penerapannya dalam perusahaan. Biro sertifikasi indonesia tidak akan membiarkan anggotanya berjalan sendirian, BSI akan selalu mendampingi sehingga penerapan SMK3 benar benar berjalan dengan baik di perusahaan tersebut. Setiap tahun akan dilakukan peninjauan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang sudah diterapkan.

Sebagai penyelenggara audit SMK3 (Badan Audit)

BSI sudah mengantongi ijin yang terkait sesuai dengan Peraturan Menakertrans PER.18/MEN/XI/2008 pasal 1 ayat 2. Yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 137 tahun 2018.

Baca juga : https://sertifikasiindonesia.co.id/

Lanjutkan membaca →

Sertifikasi SMK3 adalah suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan

Sertifikasi SMK3 adalah suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan

Sertifikasi SMK3 adalah suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan –  sesuai dengan peraturan pemerintah No.50 tahun 2012 sebagai pengganti Permenaker N0.5 tahun 1996 dan untuk Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan Permen N0.09 tahun 2008 untuk bisa menyesuaikan dengan semua aturan yang bersifat sektoral.

Adapun PP 50 tahun 2013 ini didasarkan kepada Undang-Undang N0.01 tahun 1970, dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003.

Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) seseai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 adalah dalam rangka untuk :

  1. Peningkatan efektifitas terhadap perlindungan K3 dengan cara yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi.
  2. Mencegah terhadap adanya kecelakaan kerja dan untuk mengurangi penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, dengan melibatkan manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja

Baca Juga : https://sertifikasiindonesia.co.id/

Lanjutkan membaca →