Sedikit tentang Audit SMK3

Sedikit tentang Audit SMK3

Sertifikasi SMK3 – Sedikit tentang Audit SMK3 – BSI (Biro Sertifikasi Indonesia) adalah Institusi yang mempunyai ijin untuk mengeluarkan sertifikat SMK3 untuk sebuah perusahaan serta melaksanakan audit. Lembaga ini sudah mempunyai tenaga ahli atau lead auditor yang mumpuni. Lead Auditor ini bertugas untuk memberikan pangarahan kepada perusahaan dan dia lah nanti yang akan memutuskan bahwa sebuah perusahaan layak untuk mendapatkan sertifikasi SMK3 tersebut.

Dengan adanya Biro sertifikasi Indonesia ini setiap perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat SMK3, wjaib menerapkannya pada setiap bidang masing masing. Apabiula pada perusahaan masih mengalami kendala, maka biro sertifikasi indonesia akan membantu untuk implementasi penerapannya dalam perusahaan. Biro sertifikasi indonesia tidak akan membiarkan anggotanya berjalan sendirian, BSI akan selalu mendampingi sehingga penerapan SMK3 benar benar berjalan dengan baik di perusahaan tersebut. Setiap tahun akan dilakukan peninjauan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang sudah diterapkan.

Sebagai penyelenggara audit SMK3 (Badan Audit)

BSI sudah mengantongi ijin yang terkait sesuai dengan Peraturan Menakertrans PER.18/MEN/XI/2008 pasal 1 ayat 2. Yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 137 tahun 2018.

Baca juga : https://sertifikasiindonesia.co.id/

Audit Eksternal SMK3

Biro sertifikasi indonesia melakukan audit eksternal SMK3 dengan cara pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk mengukur penerapan SMK3 ditempat kerja dan/atau perusahaan yang hasilnya digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan dalam hal penilaian tingkat pencapaian penerapan SMK3(PER.18/MEN/XI/2008 pasal 1 ayat 3)

Audit Internal S SMK3

Biro sertifikasi indonesia membimging perusahaan supaya bisa melakukan audit SMK3 secara mandiri dalam rangka pembuktian dari penerapan SMK3 dan persiapan audit eksternal SMK3 dan/atau pemenuhan standar nasional atau internasional ataupun tujuan tujuan lainnya. (PER.18/MEN/XI/2008 pasal 1 bullet 4)

Tata Cara Audit eksternal SMK3

Biro sertifikasi indonesia dalam melaksanakan audit eksternal mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 19/M/BW/1997 tentang pelaksanaan audit SMK3. Sedangkan tata cara pelaksanaan audit SMK3 nya adalah sebagai berikut:

  • Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan audit kepada Direktur Jenderal Binwasnaker melalui Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan tingkat propinsi/kab/kota setempat.
  • Badan audit menyusun rencana tahunan berdasarkan bahan yang telah diterima dari Depnakertrans atau informasi dari instansi-instansi yang dapat dipercaya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Binwasnaker guna mendapatkan persetujuan. Usulan rencana tahunan audit dapat disetujui bilamana sesuai dengan kriteria penilaian, susulan yang ditolak dikembalikan kepada Badan audit untuk penyusunan ulang rencana tahunan audit dan segera disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Binwasnaker untuk mendapatkan persetujuan.
  • Permohonan dari perusahaan diinventarisasi dan dievaluasi, bagi perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria untuk diaudit selanjutnya disampaikan kepada Badan audit sebagai bahan rencana tahunan audit. Selain itu Instansi yang membidangi ketenagakerjaan tingkat propinsi/kab/kota mengajukan daftar perusahaan yang diwajibkan menerapkan SMK3 berdasarkan pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri No. 05/MEN/1996 kepada Direktur Jenderal Binwasnaker, guna penetapan perusahaan yang dinilai wajib diaudit.
  • Direktur Jenderal Binwasnaker mengirimkan keputusan rencana tahunan audit yang telah disetujui kepada Badan audit dan salinannya disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan tingkat propinsi/kab/kota serta perusahaan yang akan diaudit oleh Badan audit.
  • Badan audit mengkonfirmasikan rencana audit kepada setiap perusahaan yang terdaftar dalam rencana tahunan audit apabila perusahaan setuju atas rencana tersebut segera mengkonfirmasikan kembali kepada Badan audit guna persiapan pelaksanaan audit.
  • Badan audit yang akan melaksanakan audit terlebih dahulu harus memberitahukan rencana pelaksanaan audit kepada Kepala Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan tingkat propinsi/kab/kota yang harus dipantau oleh pegawai pengawas setempat. Setelah selesai melaksanakan audit, Badan audit segera menyusun laporan audit sesuai dengan formulir laporan audit (Lampiran III Permen No. Per 05/MEN/1996 untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Binwasnaker dengan tembusan kepada perusahaan yang bersangkutan.
  • Direktur Jenderal Binwasnaker melakukan evaluasi dan penilaian hasil audit, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian berupa bendera sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap kriteria audit dan disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan.
  • Bagi perusahaan yang berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan, Dirjen Binwasnaker dapat mengambil tindakan baik berbentuk pembinaan atau tindakan hukum.

Baca Juga : Pelatihan K3

Beberapa Kriteria Audit SMK3

Penerapan sistem manajemen audit SMK3 ada beberapa level, yaitu sebagai berikut:

  • Perusahaan Kecil dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 kriteria.
  • Perusahaan sedang dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebnyak 122 kriteria
  • Perusahaan besar dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebnyak 166 kriteria.

Pelaksanaan Audit eksternal terhadap perusahaan

pada dasarnya, secara garis besar untuk pelaksanaan audit eksternal terhadap perusahaanadalah:

  • Pemberitahuan kepada perusahaan yag akan diaudit
  • Meeting sebelum audit
  • Orientasi dengan kunjungan ke lapangan
  • Interview/wawancara kepada manajemen
  • Verifikasi dan konfirmasi hasil wawancara dengan manajemen
  • Verifikasi dan pemeriksaan dokumen perusahaan
  • Interview terhadap pekerja atau pegawai / karyawan
  • Pertemuan secara tertutup (close meeting)

 

Baca Juga : riksa uji alat

PELAKSANAAN SERTIFIKASI SMK3

Intansi yang mengeluarkan sertifikat SMK3 adalah Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah dilakukan evaluasi oleh tim penilai terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Audit SMK3. Sertifikat ini adalah merupakan sebuah aspek legalitas sebagai bukti bahwa perusahaan telah berhasil dalam penerapan SMK3. Kriteria atau indikator keberhasilan penerapan SMK3 di perusahaan adalah sebagi berikut:

  1. Pencapaian 0 – 59% dan pelanggaran peraturan perudanganan (non-conformance) dapat dikenai sanksi hukum
  2. Pencapaian 60 – 84% mendapatkan bendera perak
  3. Pencapaian 85 – 100% mendapatkan bendera emas

Artikel Sebelumnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

%d blogger menyukai ini: