Sertifikasi SMK3 Pada Konstruksi Bangunan dan Penerapannya

Sertifikasi SMK3 Pada Konstruksi Bangunan dan Penerapannya

Sertifikasi SMK3 Pada Konstruksi Bangunan dan Penerapannya

Oleh : Dr. Ir. Erizal, MAgr. Di tulis kembali secara bebas

Latar Belakang Masalah

Kegiatan konstruksi adalah merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam pembangunan yang menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain yang ada sangkut pautnya dengan aspek keselamatan kerja dan lingkungan.

Kegiatan ini wajib dikelola dengan baik untuk memperhatikan standar serta ketentuan K3 yang berlaku.

 

Baca juga : Pelatihan K3 Umum

 

Beberapa Unsur Terkait dengan Proyek Konstruksi

Proyek Kegiatan Konstruksi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Padat karya dan biasanya banyak tenaga kerja kasar dengan pendidikan rendah dan non skill
  • Memiliki Durasi pekerjaan yang terbatas
  • Memiliki kepadatan kerja / intensitas kerja yang tinggi
  • Sifatnya Multidisiplin dan Multicrafts
  • Mempergunakan peralatan kerja yang sangat banyak jenisnya(beragam – teknologi, jenis, kapasitas dan kondisinya)

Permasalahan dalam proyek konstruksi

  • Kepedulian manajemen dan tenaga kerja masih sangat rendah dalam hal penerapan k3 di proyek konstruksi dan bangunan
  • Pedoman dan penetapan anggaran biaya K3 bidang konstruksi bangunan belum ada acuan yang pasti
  • Banyak tenaga kerja harian lepas dibidang konstruksi bangunan yang menjadi korban kecelakaan
  • Belum ada dukungan yang cukup dari pelaksanaan program Jamsostek dalam upaya pencegahan kecelakaan dalam bidang konstruksi bangunan.

Peraturan Perundangan K3 Bidang Konstruksi Bangunan

Beberapa hal yang sangat dibutuhkan pada Proyek

  1. Deklarasi Kebijakan K3 Proyek
  2. Pendidentifikasian terhadap resiko/bahaya kecelakaan dan rencana tindak lanjut
  3. Target K3 pada Proyek
  4. Perencanaan dan perumusan K3 pada Proyek (Health & Safety Plan)
  5. Implementasi dari Rencana K3
  6. Pendapat pekerja terhadap pelaksanaan K3 (umpan belik untuk mengukur Kinerja K3)
  7. Evaluasi Kemampuan Rekanan Kerja (Terhadap Mandor dan Subkontraktor)
  8. Penanganan pada keadaan darurat (Emergency Handling)
  9. Pengembangan serta Inspeksi Rutin
  10. Investigasi terhadap penyebab kecelakaan, penentuan masalah dan perumusan penanganan untuk mengurangi kecelakaan/masalah.
  11. Pelaporan serta dokumentasi
  12. Audit pelaksanaan K3 di Proyek

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Ruang lingkup K3 Konstruksi

Bab II Psl 2 (1)                             K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah RI

Ket. Psl 2 (2)                       a. ………. Dst

  1. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan2 pengairan, saluran atau persiapan

…… dst            …….

  1. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah atau perairan.

…… dst ……

  1. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya

tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting

…… dst …….

 

  1. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran

 

Syarat-syarat K3 (Konstruksi)

Psl 3 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syaratsyarat K3 untuk:

  1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

…… dst …….

s/d

r.

WAJIB LAPOR PEKERJAAN / PROYEK KONSTRUKSI

Sesuai dengan surat Dirjen BINAWAS No. 147/BW/KK/IV/1997 dengan menyerahkan data data sebagai berikut:

  • Identitas : Perencana
  • Penanggung Jawab : Pelaksana Pengawas
  • Perlindungan JAMSOSTEK
  • Jenis Pekerjaan
  • Waktu Pelaksanaan
  • Jumlah Pekerja
  • Pesawat/Mesin/Peralatan
  • Bahan Berbahaya
  • Fasilitas K3
  • Unit K3
  • Usaha Usaha K3

Kantor Dinas Teaga Kerja Kabupaten / Kota menyediakan formulir Wajib Lapor rangkap 5 (lima) yang ditembuskan kepada:

  1. Direktorat PNK3
  2. Pelaksana Konstruksi
  3. Dinas Kab / Kota
  4. Dinas Propinsi
  5. PT JAMSOSTEK

Permenaker No. 01/Men/1980

Yaitu tentang K3 pada konstruksi bangunan, yang di dalamnya sudah ditetapkan bermacam prosedur K3 yang wajib dilaksanakan pada sektor kegiatan konstruksi, yaitu antara lain:

  1. Mempunyai kewajiban untuk melapor tentang keadaan proyek konstruksi kepada pemerintah dengan persyaratan untuk dilakukan langkah langkah antisipatif di bidang K3.
  2. Berkewajiban untuk membentuk sebuah organisasi atau kepanitiaan K3 dalam proyek dalam bentuk P2K3 (Panitia Pembina K3) perusahaan atau bentuk yang lainnya.
  3. Wajib untuk melakukan idendtifikasi K3 sebelum proyek akan dimulai dan segera disiapkan syarat syarat K3 sesuai dengan ketentuan yang ada.
  4. Membudayakan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen proyek, yang selanjutnya untuk digunakan sebagaimana mestinya(SMK3 – OHSAS 18001,dll)
  5. Membuat Akte Pengawasan K3 Proyek Konstruksi, guna memantau hasil hasil dari temuan bidang K3 oleh pengurus maupun Ahli K3 Perusahaan.
  6. Mengadakan pelatihan untuk para teknisi sebagai Ahli Muda K3, Ahli Madya K3 dan Ahli Utama K3 Bidang Konstruksi bagi para Petugas K3 pada Proyek yang bersangkutan
  7. Mempersiapkan bahan Pedoman K3 yang meliputi:
    1. Rekaman identifikasi kecelakaan kerja yang ada
    2. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi
    3. Membuat Prosedur Kerja Aman yang menyangkut seluruh jenis Kegiatan
    4. Membuat Instruksi Kerja Aman untuk langkah langkah kegiatan yang bersifat khusus
    5. Membuat Perencanaan Kerja K3 Secara Menyeluruhterkendali oleh pimpinan proyek
    6. Membuat Pedoman Teknis K3 yang khusus untuk melaksanakan K3 pada pekerjaan yang sifatnya adalah khusus/spesifik
    7. Dilaksanakan inspeksi oleh Ahli K3 khususnya oleh Pegawai Pengawas K3 (Pemerintah)
    8. Melakukan Audit yang dilaksanakan oleh ahli ahli audit independen
    9. Dst

SKB MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No.174/MEN/1986 DAN No.104/KPTS/1986

Tentang

K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI

BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI

8 PASAL, 14 BAB

  • Pasal 2 Kontraktor wajib penuhi syarat syarat K3
  • Pasal 3 Menteri Pekerjaan Umum Memberi Sangsi Administratif
  • Pasal 4 Koordinasi DEPNAKERTRANS Dan PEKERJAAN UMUM
  • Pasal 5 Ahli K3 Konstruksi
  • Pasal 6 Pengawasan DEPNAKER dan PEKERJAAN UMUM

PEDOMAN

BAB I Administrasi  à Kewajiban Kontraktor terhadap K3 Termasuk Biaya Yang Timbul

  • Tenaga Kerja > 100 (P2K3) à Struktural (6 Bulan) membuat SOP

BAB II s.d XIV  (TEKNIS)

 

Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Menteri Pekerjaan Umum 174/104/1986

  • Tata Letak dan Jarak Aman
  • Penggalian dan Pembebasan Lahan
  • Pengangkutan dan Transportasi
  • Pesawat Angkat & Angkut
  • Pengelasan
  • Perancah dan Pengaman di Ketinggian
  • Alat Keselamatan Kerja
  • Pengelolaan Bahan Berbahaya
  • Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
  • Pengelolaan Limbah

 

UU No. 18 Th 1999 ttg JASA KONSTRUKSI

Ketentuan Umum

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Baca Juga : Pemeriksaan dan Pengujian Alat Kerja

Tentang Kontrak Kerja

Perlindungan tenaga kerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 serta Jamsostek.

%d blogger menyukai ini: